BENCANA hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan tata kelola mitigasi bencana yang lebih serius.
Sebelumnya, bencana yang dipicu Siklon Tropis Senyar pada 26 November 2025 lalu memberi dampak luas: 18 kabupaten/kota, 225 kecamatan, dan 3.658 gampong terdampak, dengan lebih dari 1,9 juta jiwa korban dampak dan 848.870 jiwa mengungsi.
Menanggapi hal tersebut, pakar klimatologi Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Erma Yulihastin, menilai kerusakan masif yang terjadi tidak semata-mata dipicu oleh faktor cuaca ekstrem, melainkan oleh lemahnya sistem mitigasi dan peringatan dini yang belum berjalan optimal.
Melalui analisisnya, Erma menyebut bahwa kontribusi cuaca ekstrem natural terhadap total dampak kerusakan hanya berkisar 20 persen.
“Saya jelaskan di TVRI bahwa dalam ilmu cuaca ekstrem, secara energi badai, tidak ada level katastropik yang dapat menimbulkan dampak demikian parah hingga terjadi keruntuhan sistem dan kerusakan permanen di Sumatra. Kontribusi cuaca ekstrem sekitar 20%,” kata Erma Yulihastin mengutip dari akun X nya @eyulihastin pada 17 Desember 2025.
Dari sisi energi badai, Erma menjelaskan tidak terdapat indikator katastropik yang cukup kuat untuk menghasilkan kehancuran besar apabila tidak diperparah oleh faktor pendukung lain.
Pandangan ini menggeser narasi bencana dari sekadar fenomena alam menuju persoalan manajemen risiko dan kesiapan sistem kebencanaan.
Menurut Erma, sekitar 80 persen dampak kehancuran justru bersumber dari kegagalan mitigasi dan sistem peringatan dini yang tidak berfungsi efektif.
Kondisi tersebut memicu keruntuhan berlapis, mulai dari jatuhnya korban jiwa hingga lumpuhnya infrastruktur vital seperti transportasi, telekomunikasi, dan pasokan kebutuhan dasar masyarakat.
Meski energi badai tidak mencapai level ekstrem, dampak yang ditimbulkan tetap bersifat katastropik hingga 65 persen akibat rendahnya kesiapsiagaan.
Lebih lanjut, Erma menegaskan bahwa fenomena hidrometeorologi di Sumatra juga berkaitan dengan perubahan iklim jangka panjang.
Sejak dekade 1980-an, peningkatan suhu muka laut dan perubahan sirkulasi atmosfer telah menciptakan kondisi yang mendukung terbentuknya hujan ekstrem dan angin kencang yang berlangsung lebih lama.
Akumulasi hujan tersebut membuat tanah jenuh, debit sungai melonjak, serta meningkatkan risiko banjir bandang dan longsor.
“Sejak dekade 1980-an peningkatan suhu muka laut dan perubahan pola sirkulasi atmosfer telah menciptakan kondisi yang mendukung terbentuknya siklon tropis maupun badai skala menengah hingga besar,” kata Erma Yulihastin.
Meski demikian, Erma menilai potensi bencana sebenarnya dapat ditekan secara signifikan. Dengan sistem mitigasi yang matang, pemanfaatan data prediksi cuaca, serta peringatan dini yang ditindaklanjuti secara cepat, tingkat keparahan dampak seharusnya dapat ditekan hingga kisaran 10–20 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa bencana tidak selalu identik dengan kehancuran besar, selama kesiapsiagaan menjadi prioritas utama. Namun,menurut Erma, masih ada tantangan yang harus dihadapi.
“Namun, tantangan utama masih terletak pada optimalisasi pemanfaatan hasil prediksi tersebut dalam sistem mitigasi dan kesiapsiagaan. Peringatan dini menjadi kunci utama untuk menekan risiko korban jiwa dan kerusakan,” katanya.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan kebencanaan di Indonesia bukan hanya persoalan alam, tetapi juga kesiapan manusia dan sistemnya.
Bagi komunitas akademik dan alumni ITB, gagasan ini mempertegas pentingnya peran keilmuan, riset, dan inovasi untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis sains.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, dampak bencana di masa depan diharapkan dapat ditekan, sekaligus melindungi keselamatan masyarakat secara lebih luas.
