PENGURUS Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (PP IA-ITB) mengeluarkan surat deklarasi pernyataan sikap pada 2 September 2025, menyikapi dinamika politik dan sosial yang memanas dalam sepekan terakhir, khususnya terkait tragedi demonstrasi antara 28 Agustus hingga 1 September 2025 lalu.
Dalam surat pernyataan sebanyak 3 halaman itu, PP IA-ITB menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 10 korban jiwa yang jatuh akibat rangkaian aksi unjuk rasa dan bentrokan di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Manokwari, Makassar, Solo, Jogja, Tangerang, hingga Semarang.
Para korban itu adalah Affan Kurniawan, Septinus Sesa, Syafii Akbar, Muhammad Akbar Basri, Sariwati, Rusdamiansyah, Sumari, Rheza Sendy Pratama, Andika Lutfi Falah, dan Ika Juliant Junior.
PP IA-ITB juga menyesalkan terjadinya bentrokan massa dengan aparat yang berujung pada banyaknya korban luka, serta aksi perusakan fasilitas publik, pembakaran kendaraan, hingga penjarahan perkantoran.
“Alumni ITB menegaskan, hilangnya nyawa tersebut menjadi peringatan penting bahwa penyampaian aspirasi politik tidak boleh mengorbankan perdamaian, keamanan, serta keselamatan warga sipil,” tegas pernyataan yang ditandatangani oleh Ketum IA-ITB 2025-2029, Agustin Peranginangin, mengutip dari akun Instagram @iaitb_official pada 4 September 2025.
Oleh karena itu, PP IA-ITB meminta lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpuasan publik yang justru kontraproduktif terhadap kehidupan sosial masyarakat.
“Setiap keputusan yang diambil diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menjaga stabilitas perekonomian demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, ketiga lembaga negara tersebut juga diminta membuka ruang aspirasi yang nyata, aman, dan inklusif bagi masyarakat, bukan sekadar simbolis, sehingga suara rakyat dapat benar-benar dipertimbangkan dalam proses kebijakan,” tulis deklarasi pernyataan sikap tersebut.
PP IA-ITB juga menekankan pentingnya pelaksanaan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara jujur serta adil, sekaligus mendorong adanya pembinaan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tetap menunjukkan kepedulian, empati, dan tepa selira dalam menjaga komunikasi serta demokrasi yang sehat.
Selain itu, alumni ITB menyerukan pemberantasan korupsi, transparansi pemerintah, dan pentingnya komunikasi publik yang jernih. Mereka juga menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal serta mengajak seluruh elemen bangsa mengedepankan dialog konstruktif yang berbasis data, akal sehat, dan nilai demokrasi.
Kedepannya, alumni ITB siap berkontribusi dan menjadi mitra pemerintah untuk membangun bangsa dan negara lewat sumbangan pemikiran, sumberdaya, dan rekomendasi objektif, demi mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat UUD 1945.
“Alumni ITB siap berkontribusi dengan pemikiran, sumber daya, dan rekomendasi objektif bagi pemerintah maupun masyarakat, demi mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat UUD 1945: Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” tulis pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum PP IA-ITB, Agustin Peranginangin tersebut.
Pernyataan itu ditutup dengan seruan agar momentum 80 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi pengingat bersama untuk menjaga persatuan nasional, membangun negeri, dan mengisi kemerdekaan dengan semangat Pancasila.
