GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan di Kantor Balai Kota Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Dua alumni penting Institut Teknologi Bandung itu berbicara dalam kapasitas masing-masing. Pertemuan itu menjadi ajang diskusi serius tentang arah kebijakan fiskal dan masa depan pembangunan ibu kota.
Ketiga isu utama pada pertemuan itu yakni yakni pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta, pemanfaatan dana Bank Himbara, hingga pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.
Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal nasional dan daerah agar keputusan anggaran dana tidak tumpang tindih.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang dinilai menunjukkan “kedewasaan fiskal” dengan memahami kondisi keuangan negara dan tetap kooperatif meski alokasi dana transfer pusat berkurang.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak gubernur ketika dana bagi hasil kami sesuaikan. Ini menunjukkan dukungan dan kedewasaan fiskal Pemprov DKI dalam memahami kondisi keuangan negara. Ke depan, kalau ekonomi sudah berbalik dan pendapatan meningkat, tentu kami akan evaluasi dan bisa kembalikan lagi ke daerah,” kata Purbaya mengutip dari wartaekonomi.co.id.
Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa pemangkasan DBH dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk DKI Jakarta, dari sekitar Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun tidak akan mempengaruhi tunjangan ASN maupun PPPK.
“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya,” kata Pramono mengutip dari metrotvnews.com.
Penyesuaian akan dilakukan melalui efisiensi di pos non prioritas. Ia mengakui, dampak pemangkasan anggaran kemungkinan terasa pada rencana formasi pegawai lepas atau PJLP tahun 2026, sehingga Pemprov DKI perlu menata ulang prioritas program agar tetap efisien dan tepat sasaran.
Sebagai langkah antisipatif, Pramono memaparkan rencana pembentukan Jakarta Collaboration Fund serta penerbitan obligasi daerah sebagai bagian dari skema creative financing.
“Hanya memang dengan penurunan APBD di Jakarta dari 95 menjadi 79, tentunya kami harus melakukan creative financing,” kata Pramono mengutip dari metrotvnews.com.
Selain itu, keduanya juga menyinggung pemanfaatan dana Bank Himbara Rp 200 triliun, yang bisa digunakan untuk proyek bisnis dan UMKM, termasuk kemungkinan tambahan dana untuk Bank Jakarta agar bisa menyalurkan kredit lebih luas ke sektor riil.
“Kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” ungkap Pramono.
Purbaya menyambut positif inisiatif tersebut dengan catatan bahwa mekanisme pembiayaan harus dilakukan secara transparan dan berbasis prinsip bisnis yang sehat.
Dalam kesempatan yang sama, keduanya turut menyinggung rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD sebagai simbol penguatan sektor keuangan daerah.
Purbaya menyetujui proyek ini karena menggunakan dana internal Bank DKI sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nantinya, Bank Jakarta akan meminjam lahan milik pemerintah pusat selama 50 tahun dengan perjanjian resmi yang berlaku untuk jangka waktu yang sama.
Skema ini memungkinkan hasil dari gedung dibagi tiga, di mana pemerintah pusat memperoleh 30 persen dari nilai pendapatan gedung.
“Bank Jakarta pinjam tanah ke saya selama 50 tahun, saya kasih 50 tahun perjanjiannya. Nanti dibagi tiga ya. Pemerintah Pusat dapat jatah 30 persen dari gedung itu. Syaratnya adalah saya bilang ke Pak Gubernur, gedungnya bagus, jangan malu-maluin, biar saya masuk sana juga tenang,” ungkap Purbaya.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan Jakarta di tengah perubahan ekonomi nasional.
